Penanganan Anggaran untuk Program Makan Siang Gratis
justinpotts.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan terperinci mengenai anggaran program makan siang gratis yang merupakan inisiatif dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk tahun anggaran 2025. Meskipun rincian anggaran masih belum tersedia, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan mengalokasikan ruang fiskal yang memadai dalam APBN 2025 untuk mendukung program tersebut.
Keseimbangan Fiskal dan Makroekonomi
Dalam pemaparannya, Sri Mulyani menekankan pentingnya menjaga keseimbangan makroekonomi dan fiskal dalam mengimplementasikan program baru. Beliau menyatakan bahwa hal ini krusial untuk mempertahankan kepercayaan pasar dan investor, serta memastikan penilaian yang positif dari lembaga rating.
Komunikasi dan Koordinasi dengan Pemerintahan Baru
Menjelang transisi pemerintahan dan menunggu keputusan resmi dari Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa pemilu, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa akan ada komunikasi intensif dengan pemerintahan mendatang. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan postur APBN 2025 agar dapat mendukung program-program prioritas yang diusung oleh presiden yang baru tanpa mengesampingkan kehati-hatian fiskal.
Upaya Menjaga Defisit Fiskal
Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah bertekad untuk menjaga defisit fiskal di bawah ambang batas 3%. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan keberlanjutan dan kehati-hatian fiskal dalam jangka panjang, sekaligus mendukung penerapan program-program prioritas yang akan dijalankan pemerintahan berikutnya.
Dalam merencanakan APBN 2025, pemerintah saat ini, di bawah kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati, berkomitmen untuk menciptakan ruang fiskal bagi program makan siang gratis yang dijanjikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Upaya ini diimbangi dengan pertimbangan kehati-hatian fiskal untuk memastikan ekosistem ekonomi yang sehat dan stabil. Pemerintah juga memprioritaskan komunikasi yang baik dengan pemerintahan mendatang untuk memastikan kelancaran transisi dan implementasi kebijakan.